Pj. Walikota Tebing Tinggi Ikuti Rapat Koordinasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2023

TEBING TINGGI – Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi, S.Sos. M.TP. mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan penetapan upah minimum tahun 2023, di ruang kerja Balai Kota, Jumat (18/11/2022).

Turut hadir mendampingi Pj. Wali Kota dalam acara tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tebing Tinggi Ir. Iboy Hutapea dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Rapat koordinasi tersebut dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan penetapan upah minimum berdasarkan kebijakan pemerintah pusat tentang pengupahan yang diamanatkan bahwa setiap provinsi wajib menetapkan upah minimum hingga kabupaten/kota setiap tahunnya.

Dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Jend. Pol.(Purn.) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah serta diikuti seluruh Kepala Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia.

Menteri Dalam Negeri dalam arahan mengatakan, bahwa masalah ketenagakerjaan selalu menjadi isu yang sensitif, yang mana peran buruh sangat penting bagi bangsa dan negara karena mereka adalah salah satu motor utama pembangunan.

“Namun disisi lain kita seringkali melihat terjadinya dinamika yang berhubungan dengan masalah perburuhan diantaranya masalah Upah Minimum Regional. Maka dari itu masalah ini harus melibatkan beberapa stakeholder,” harap Mendagri.

Lanjutnya, Pemerintah sebagai regulator, kemudian pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) maupun Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), mereka sebagai employer (pemberi pekerja) dan buruh selaku employee (karyawan/pegawai).

“Kami harapkan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dengan Asosiasi pengusaha dan juga buruh, serta menjelaskan peraturan menteri tenaga kerja (Menaker) sebagai pedoman dalam hal ini,” ujar Mendagri.

Mendagri juga menyampaikan, setelah UMP ditetapkan, bagi seluruh Kepala Daerah diminta agar melakukan koordinasi dengan Forkopimda mengenai penetapan upah di daerahnya masing masing.