Ini Syarat Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Untuk Lembaga Keagamaan

ATENSINEWS.COM – Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Binsar Situmorang mengatakan syarat utama penerima hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara adalah harus berbadan hukum.

 

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2018, adalah lembaga yang berbadan hukum,” ujar Binsar Situmorang saat berdialog dengan Forum Bersama Umat Kristiani (FBUK) bertempat di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (24/10).

 

“Karena itu, Musala, Surau dan Gereja Karismatik yang tidak berbadan hukum tidak bisa menerima hibah dari APBD,” jelasnya.

 

“Hibah dan Bansos harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” cetus Binsar.

 

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengajukan revisi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2022. “kita akan ajukan revisi ke Kemendagri, tetapi tentu lembaga yang belum berbadan hukum tetap tidak bisa menerima,” terangnya.