Cegah Kriminalisasi Jurnalistik, Bareskrim Polri dan Dewan Pers Tandatangani MoU

JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri bersama Dewan Pers sepakat mencegah kriminalisasi terhadap kerja profesi Jurnalistik. Kesepakatan ini tertuang secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Kamis (10/11/2022).

Penandatanganan dilakukan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mebes Polri Komjen Pol. Agus Andrianto dan Komisi Hukum Dewan Pers Arif Zulkifli yang disaksikan Ketua Dewan Pers Muhamnad Agung Dharmajaya beserta Jajaran Dewan Pers dan sejumlah Direktur dari satuan kerja (Bareskrim) Mabes Polri.

“Penandatanganan perjanjian kerja sama ini tindak lanjut turunan dari MoU antara Dewan Pers dengan Kapolri,” kata Ketua Dewan Pers Muhamnad Agung Dharmajaya.

Dewan Pers dan Kapolri telah menandatangani (MoU) tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalah gunaan profesi wartawan pada 2017 dan setiap tiga tahun sekali diperbarui.

“Penandatanganan PKS dengan Bareskrim Mabes Polri ini sebagai langkah konkrit terkait menjamin kerja Jurnalistik yang selama ini sering terjadi. Seperti melakukan kegiatan Jurnalistik dari tulisan di anggap merugikan para pihak bisa perorangan, lembaga atau institusi yang berpotensi untuk dilaporkan ke polisi,” ujar Muhammad Agung Dharmaja,Sabtu (12/11/2022).

Secara rinci Komisi Hukum Dewan Pers, Arif Zulkifli menjelaskan hal penting dari PKS adalah kesepakatan bersama apabila ada pengaduan masyarakat menyangkut kerja Profesi Jurnalistik ke Polri dikembalikan ke Dewan Pers.

“Polisi enggak boleh tangani. Aduan itu ke Dewan Pers untuk di periksa,” katanya, Sabtu (12/11/2022).

Ia mencontohkan aduan yang diterima Polisi terkait kerja-kerja Jurnalistik diteruskan kepada Dewan Pers setelah diterima akan dikaji atau diperiksa benarkah karya Jurnalistik tersebut sudah sesuai kaidah-kaidah Jurnalistik yang diatur dalam UU Pers.

“Kalau karya Jurnalistik mungkin ada pelanggaran etis itu diselesaikan di Dewan Pers lewat mekanisme etis, yaitu minta maaf. Memuat hak jawab bahkan sampai tahap tertentu mungkin menurunkan sebuah berita, tapi tidak boleh ada kriminalisasi terhadap pers,” terang Arif Zulkifli dilansir dari harian Analisa.

“PKS ini penting untuk mencegah kriminalisasi Jurnalistik karena Dewan Pers menerima banyak aduan masih terjadinya kriminalisasi terhadap kerja Jurnalistik, seperti misalnya kasus di Kalimantan Selatan,Palopo, dan menghalang-halangi kerja Jurnalistik di Surabaya yang di alami Nurhadi,” ungkap Arif Zulkifli.

“Diharapkan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini, tidak terjadi lagi kejadian-kejadian seperti itu,” ujarnya dihadapan sejumlah media.

Setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama itu, lanjut Arif Zulkifli, dilakukan sosialisasi bersama Kepolisian mau pun Dewan Pers, dilanjutkan dengan pelatihan ke satuan Polisi di wilayah yang secara teknis dilakukan Lemdiklat Polri dengan memasukkan elemen Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik dalam pelatihan kepada para penyidik.

“Jadi penyidik punya perspektif melindungi kerja jurnalistik,” kata Arif Zulkifli.

Sementara itu, Ketua Ikatan Media Online (IMO) Cabang Provinsi Sumatera Utara, Safrul Daulay, SH., MH mengatakan, pihaknya memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Kabareskrim Mabes Polri dan Dewan Pers.

“Ini merupakan bukti kepedulian Bapak Kabareskrim Mebes Polri, Komjen Pol. Agus Adrianto bersama Ketua Dewan Pers terhadap kerja profesi wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik,” ujar Safrul.